Re: Atlantis post #61. I understand that UU's change but did the reference to automatically losing RI citizenship, when taking the oath of allegiance to another country, get abrogated?
No need to abrogate it. It has never been a reality. Neither the 1958 nor the 2006 citizenship law have ever made reference to an automatic loss of RI citizenship for taking the oath of allegiance to another country.
For the record, art. 23 UU 12/2006 is as follow:
Warga Negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan:
a. memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri;
b. tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yangbersangkutan mendapat kesempatan untuk itu;
c. dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yangbersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggaldi luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang Kewarganegaraan Republik Indonesia tidakmenjadi tanpa kewarganegaraan;
d. masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden;
e. secara sukarela masuk dalam dinas negara asing, yang jabatan dalam dinas semacam itu diIndonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabatoleh Warga Negara Indonesia;
f. secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing ataubagian dari negara asing tersebut;
g. tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraanuntuk suatu negara asing;
h. mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapatdiartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atasnamanya; atau
i. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terusmenerusbukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengajatidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi Warga Negara Indonesia sebelumjangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yangbersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesiakepada Perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yangbersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukansecara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjaditanpa kewarganegaraan.
As you see, huruf f. is not separated from the rest. It is one of the situation where one may lose RI citizenship status. Now you have to have a look at pasal 30 which states:
Pasal 30
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara kehilangan dan pembatalankewarganegaraan diatur dalam Peraturan Pemerintah.
(Further provisions on
requirements and
procedures for the loss and annulment of Indonesian citizenship will be provided in the relevant Government Regulations.)
It says that there is a PROCEDURE. Nothing automatic as per the urban legend. The loss of a citizenship under Indonesian Law is and has always been followed by a DECISION of the government (Kalau belum dinyatakan hilang oleh pemerintah Indonesia, ya tetap memiliki WNI). It is very simple. There is no room for a secara otomatis under Indonesian Law and anyone who would peddle anything different is invited to open a Law book. It was true under the 1958 citizenship act, it is even more true with the 2006 Citizenship Act).
I understand that for Ultra nationalist someone should lose RI citizenship at the minute he/she sings a song in a foreign language but fortunately lawmakers are a bit more open minded. You see the problem is that so many people, at various level, believe that whatever they think should be the truth and don't hesitate to peddle it.
Should you be interested the relevant Government Regulations is PP 2/2007 and should you read it, you would find out that, as I said in several above posts, there is NO automatic loss of RI citizenship. And there has never been any even prior to UU 6/2011. PROCEDURE, then MINISTERIAL DECISION for a legal loss of Indonesian Citizenship to be completed. In no Indonesian statute one would find that a legal loss of citizenship is achieved automatically by doing this or that.
About your friends in Vancouver: be aware that it is totally possible that the procedure for them has been completed. It's an administrative procedure which doesn't require much paperwork (basically they just need a copy of the foreign passport or any document proving that a second citizenship is held) and the embassy, if it has been informed that they had another citizenship, may well have transmitted a request to Depkumham which processed it. Even if Depkuham should theoretically seek clarifications from the terlapor/reported, it rarely happens, especially if the WNI reside abroad. Then, legally, nothing force Depkumham to informed the terlapor of the decision. From memory, only the Setneg and either the KanWil (if the terlapor reside in Indonesia) or the embassy (if the terlapor reside abroad) is informed.