In the past this was what the law said:
Apakah pengguna jasa prostitusi bisa dipidana? Bisa. Hal ini diatur dalam peraturan daerah masing-masing atau dapat pula dijerat pasal perzinaan dengan bunyi berikut.
www.hukumonline.com
"Di dalam ketentuan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”), tidak ada pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri. Ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat penyedia PSK/germo/muncikari berdasarkan ketentuan
Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP:
Pasal 296
Barang siapa yang mata pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.[1]"
Translation:
In the provisions of the Criminal Code (“KUHP”), there are no articles that can be used to ensnare prostitutes or prostitutes themselves. Provisions of the Criminal Code can only be used to ensnare prostitutes/pimps/pimps pursuant to the provisions of Article 296 jo. Article 506 of the Criminal Code:
Article 296
Any person whose means of livelihood or habit is that of deliberately committing or facilitating obscene acts with another person, shall be subject to a maximum imprisonment of one year and four months or a maximum fine of fifteen thousand rupiahs.[1]
"R. Soesilo dalam bukunya
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 217) menjelaskan bahwa pasal ini gunanya untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil atau tempat-tempat pelacuran. Supaya dapat dihukum harus dibuktikan bahwa perbuatan itu menjadi pencahariannya atau kebiasaannya.
Pasal 506
Barang siapa sebagai muncikari (souteneur) mengambil keuntungan dari pelacuran perempuan, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.
Soesilo (hal. 327) menjelaskan bahwa
muncikari adalah makelar cabul, yakni seorang laki-laki yang hidupnya seolah-olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama-sama dengan dia yang dalam pelacuran menolong, mencarikan langganan-lagganan dari mana ia mendapat bagiannya."
Translation:
R. Soesilo in his book The Criminal Code (KUHP) and its Complete Comments Article by Article (p. 217) explains that this article is intended to eradicate people who hold brothels or places of prostitution. In order to be punished, it must be proven that the act was his livelihood or habit.
Article 506
Any person who as a pimp (souteneur) takes advantage of the prostitution of women, shall be punished by a maximum light imprisonment of one year.
Soesilo (p. 327) explains that pimps are obscenity brokers, namely a man whose life is as if financed by a prostitute who lives with him who helps in prostitution, looking for clients from which he gets his share.
People might not be too worry if the law was issued in the countries which do not have a lot of religious extremists, do not have a history of relentlessly trying to change the constitution, try to impose a law which favour particular religions. When the thing keep moving forward without stopper people could easily predict where they will end up. That is where the countries like Iran and Afghanistan have turned to the country where we see now.